Predikat Layak Huni Belum Menjamin Kota Tanpa Masalah

Menjadi kota dengan predikat layak huni merupakan penghargaan dan tantangan sendiri bagi Yogyakarta. Pembahasan ini mengemuka dalam Diskusi Roundtable “Kota Layak Huni Indonesia: Seberapa Layak Huni-kah Yogyakarta?” yang diselenggarakan PT. Philips Indonesia, Jumat, 1 November 2013 di EastPark Hotel Yogyakarta. Dalam sambutannya, Professional Sales Channel Director PT. Philips Indonesia, Yustinus Sigit, menyampaikan tiga isu penting yang perlu dibahas dalam diskusi ini, yakni 1) Migrasi dan pertumbuhan ekonomi, 2) Keberlanjutan lingkungan, dan 3) Pelestarian warisan budaya.

Mengawali diskusi, Ir. Gunung Radjiman, ketua IAP Yogyakarta, menyampaikan bahwa predikat kota paling layak huni di Indonesia yang saat ini diterima Yogyakarta, belum bisa dikatakan membanggakan. Hal ini dikarenakan nilai indeks yang diperoleh terbilang rendah. “Nilai indeks Yogyakarta berada di kisaran 66 dari skala 100. Menurut penilaian, ini sudah paling layak huni. Lalu bagaimana dengan kota-kota yang lain?”, paparnya dalam forum.

PETARUNG Hadiri Diskusi Refleksi 20 Tahun Urban Forum

Semua orang berhak menikmati berbagai layanan dan fasilitas yang ada di kota, tidak terkecuali kaum difabel. Itulah salah satu pesan utama dalam “Diskusi Refleksi 20 Tahun Urban Forum” di University Club Resto Universitas Gadjah Mada hari Jumat (7/2/2014) lalu.

Urban Forum sendiri adalah suatu wadah atau jaringan dari para akademisi di Kota Yogykarta yang mempunyai kepedulian terhadap isu-isu perkotaan. Secara berkala, Urban Forum ini menggelar diskusi untuk membahas dan mencari solusi dari berbagai isu-isu perkotaan tersebut. Adapun diskusi pada hari Jumat kemarin merupakan diskusi spesial dalam rangka refleksi 20 tahun berdirinya Urban Forum ini. Beberapa akademisi di bidang perkotaan turut hadir dalam diskusi tersebut, di antaranya adalah Prof. Dr. M. Baiquni, M.A., Dr. Ir. Laretna T. Adhisakti, M.Arch., Ir. Gunung Radjiman, M.Sc. dan Prof. Ir. Bakti Setiawan,  M.A., Ph.D. Selain itu, beberapa komunitas, yang salah satunya adalah Pemuda Tata Ruang (PETARUNG), juga mendapat kehormatan diundang untuk ikut berpartisipasi.

Diskusi tersebut dibuka dengan paparan hasil penelitian kolaborasi dari Tim Fakultas Geografi UGM dengan Organisasi Handicap Nasional (OHANA). Dari penelitian yang berjudul “Kota Layak Difabel: Studi Kasus Pola Pergerakan Difabel Kota Yogyakarta” tersebut, didapatkan suatu hasil yang menunjukkan bahwa masih banyaknya kesulitan bagi kaum difabel untuk melakukan pergerakan di Kota Yogyakarta. Berbagai kekurangan tersebut lumrah ditemui di berbagai area publik ataupun di pusat-pusat layanan masyarakat. Tentu saja, hasil penelitian ini patut menjadi catatan tersendiri bagi Kota Yogyakarta yang menurut survei Ikatan Ahli Perencana (IAP) Indonesia, terpilih menjadi Kota Paling Layak Huni di Indonesia pada tahun 2011.

Selain berfokus pada hasil penelitian di atas, beberapa isu perkotaan lain juga turut dibahas dalam diskusi kemarin. Isu-isu seperti penyediaan toilet yang sehat dan layak bagi para penduduk, pelestarian warisan pusaka kota serta mulai menjamurnya hotel dan pusat perbelanjaan di Kota Yogyakarta, tak luput dari perhatian para akademisi dan perwakilan komunitas yang hadir dalam diskusi tersebut. Dalam pembahasan mengenai isu-isu tersebut, semua pihak sepakat bahwa Urban Forum harus terus mengawal perkembangan kota-kota di Indonesia, utamanya Kota Yogyakarta, agar tidak semakin buruk ke depannya.

Di akhir diskusi, Prof. Dr. M. Baiquni, M.A., sebagai moderator diskusi, memimpin pembentukan tim kerja untuk terus melanjutkan Urban Forum ini. Tim kerja ini merupakan gabungan dari para akademisi dan perwakilan komunitas yang hadir dalam diskusi tersebut. Di dalam proses pembentukan tim kerja tersebut, PETARUNG mendapatkan kehormatan ditunjuk untuk menjadi salah satu komunitas yang terlibat di dalamnya.

Dilibatkannya PETARUNG dalam tim kerja Urban Forum tentunya menjadi sebuah kesempatan besar untuk terus menggaungkan perbaikan ruang kota ke depannya. Selain itu, semoga dengan kesempatan ini, visi PETARUNG dalam “Memasyaratkan Tata Ruang dan Menata Ruang Untuk Masyarakat” bisa terwujud.

PETARUNG Adakan Diskusi Rubik bersama Ketua UN Habitat Indonesia tentang "Peran Perencana dan Perencanaan Kota di Indonesia"

Oleh: Nurlina Yustiningrum

Yogyakarta, 27 Desember 2013

Pemuda Tata Ruang (PETARUNG) kembali mengadakan Diskusi Ruang Publik (Rubik) bertema “Urgensi Perencana Terhadap Tata Ruang Perkotaan”. Acara yang diadakan di Ruang Cafe Kamis (27/12/13) ini bertujuan untuk membangkitkan semangat dan wawasan masyarakat, khususnya generasi muda terhadap urgensi realisasi undang-undang penataan ruang di Indonesia.Diskusi ini diikuti oleh mahasiswa Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gadjah Mada dari berbagai Angkatan. Hadir juga dalam diskusi tersebut Bapak Kemal Taruc, selaku Ketua UN Habitat Indonesia sebagai narasumber.

Petarung Adakan Diskusi Publik (RUBIK) Soal Predikat Kota Layak Huni Yogyakarta

Oleh : Raden Roro Bhita Hervita

Yogyakarta, Sabtu 14 Desember 2013.

Divisi Ruang Publik Pemuda Tata Ruang (Rubik Petarung) mengadakan acara diskusi publik yang membahas topik "Masih Pantaskah Yogyakarta Berpredikat Kota Layak Huni?" Tujuan dari diadakannya acara ini adalah untuk membahas predikat layak huni terkait adanya pembangunan lima pusat perbelanjaan baru di Yogyakarta.

Diskusi dibuka oleh Rendy Adriyan Diningrat (Ketua Petarung) selaku moderator dengan memaparkan hasil survey yang dilakukan oleh IAP dalam bentuk Most Livable City Index (MLCI) tahun 2009. Hasil survey IAP tersebut menunjukkan bahwa kota di Indonesia dianggap layak huni oleh 54.17% warganya. Pada tahun 2011 persentase tersebut hanya meningkat sebesar 0.10% sehingga hal ini diragukan merupakan masalah atau prestasi bagi kota-kota di Indonesia.

Selanjutnya dijelaskan bahwa berdasarkan survey yang dilakukan di 15 kota besar, diketahui nilai rata-rata (mean) indeks kenyamanan kota adalah 54,26. Indeks dengan persepsi tingkat kenyamanan tertinggi di Kota Yogyakarta (66,52), dengan indeks tertinggi yaitu sosial budaya dan indeks terendah yaitu ekonomi. Dari pembicaraan tersebut maka timbul pertanyaan terkait pembangunan lima mall di Yogyakarta: apakah merupakan suatu upaya peningkatan indeks ekonomi kota Yogyakarta?

Peserta diskusi kemudian secara tidak langsung terbagi menjadi dua pihak, yaitu pihak pendatang dan pihak penduduk asli Yogyakarta, dengan tidak meninggalkan kapasitas masing-masing peserta sebagai planner/perencana. Tanggapan menarik hadir dari pihak pendatang, salah satunya Isnaini Ridotul Fitri, mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota, yang berpendapat bahwa kota Yogyakarta masih lebih nyaman dan layak huni dibandingkan kota-kota besar lainnya di Indonesia, seperti Surabaya. “Hanya saja, pembangunan mall dengan jumlah banyak dapat menjadi ancaman”, ungkap Isnaini.

Dalam diskusi tersebut, Anisa Fainaka yang merupakan pendatang asal Magelang menambahkan keberadaan mall lambat laun dikhawatirkan merubah pola hidup masyarakat lokal, terutama pada penduduk usia muda. “Kebiasaan konsumtif yang berujung pada hedonisme bisa saja merubah kebiasaan belajar dari pelajar-pelajar kota, yang dikarenakan terfasilitasi oleh adanya mall”, jelas Annisa.

Hal ini ditanggapi kembali oleh pihak penduduk asli Yogyakarta. Widyastama Ramadantya, menyatakan bahwa Yogyakarta dahulu lebih layak huni dibandingkan dengan Yogyakarta saat ini, dikarenakan banyaknya pembangunan yang terjadi. Sementara Vidia Elika menambahkan, walaupun terdapat pembangunan, Yogyakarta saat ini masih ada dalam taraf layak huni, karena pembangunan justru telah membuat kota Yogyakarta menjadi compact, dengan akses menuju infrastruktur-infrastruktur yang tersebar dalam kota menjadi lebih mudah. Namun demikian kedua mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota ini sama sama menyetujui jika lebih baik membangun ruang publik di kampung kampung di Yogyakarta daripada membangun mall yang tidak sesuai dengan sifat lokal masyarakat Yogyakarta sendiri.

Tanggapan menarik lainnya dari Zeindha Hamidi, mahasiswa Magister Perencanaan Kota dan Daerah, yaitu bahwa pembangunan mall yang akan diadakan di Yogyakarta sudah tidak dapat dipungkiri lagi terkait sudah diberikannya izin dari pemerintah. Namun sebagai planner, kita harus mampu melakukan kontrol terhadap dampak perkembangannya, misalnya kemacetan. “Planner dapat meminta pertanggung jawaban terhadap pihak investor pembangun mall”, papar Zeindha.

Sebagai konklusi dari diskusi ini, moderator kemudian menutup dengan kesimpulan bahwa Yogyakarta masih nyaman dan layak huni baik menurut pendatang maupun penduduk asli kota Yogyakarta sendiri. Terkait dengan pembangunan mall yang sudah tidak dapat dielakkan lagi, maka tugas kita sebagai planner ialah mengawal terus agar pemerintah tidak ‘kecolongan’ lagi dan menambah mall-mall baru serta melakukan pengendalian dampakdari adanya mall-mall tersebut.

*Penulis adalah mahasiswi Teknik Perencanaan Wilayah & Kota UGM dan pengurus Pemuda Tata Ruang (PETARUNG).

The Best betting exchange http://f.artbetting.net/
Full reviw on bet365 b.artbetting.net by artbetting.net
www.bigtheme.net