Peta RTRW Provinsi DIY 2009-2029

Berumur tujuh tahun sejak kelahirannya, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY (yang lebih sering dikenal dengan Perda RTRW DIY), kini tengah ditinjau kembali dan hendak diundangkan dalam sebuah perda yang baru. Dalam raperda RTRW DIY tahun 2016 ini, ada beberapa perbedaan signifikan dengan Perda RTRW yang sudah ada. Antara lain, kepentingan mengakomodasi rencana pembangunan bandara baru DIY di kawasan Temon serta kepentingan memasukkan kawasan keistimewaan sesuai UUK DIY di dalam raperda yang baru.

Hal tersebut terungkap dalam kegiatan Uji Publik Review Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY 2009-2029, yang diselenggarakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY di Grage Ramayana Hotel pada Jumat (23/9) dan turut dihadiri PETARUNG. Kepala Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang Dispertaru DIY, Yusi Rosnidar, juga memaparkan selain dua alasan tadi ada beberapa latar belakang lain yang mendasari pihaknya mengusulkan revisi RTRW DIY. Antara lain adanya perubahan peta kawasan rawan bencana pasca erupsi Merapi tahun 2010, belum masuknya kawasan geo-heritage Gunung Kidul ke dalam RTRW, mengakomodasi zonasi wilayah pesisir ke dalam RTRW, sistem perkotaan yang sudah berubah, ketidaksesuaian penetapan sistem perkotaan, kawasan pertambangan dan kawasan peruntukan militer dengan kondisi existing, serta untuk menerapkan keterpaduan sistem dan jaringan transportasi di DIY.

Dalam pemaparan raperda tersebut, pembangunan sistem dan jaringan transportasi terpadu serta penjabaran wilayah-wilayah yang masuk sebagai kawasan lindung menjadi hal yang paling menyita perhatian. Sebab pembangunan di sektor transportasi ini akhirnya mencantumkan dengan jelas rencana pembangunan bandara baru dengan lokasi di Temon, Kulonprogo, yang selama ini kerap menuai kritik karena pembangunannya menyalahi RTRW DIY.

Dengan adanya kawasan bandara baru itu, bandara Adisucipto akan dialihfungsikan menjadi bandara khusus dan militer. Sedangkan lapangan terbang Gading di Gunungkidul akan dikembangkan sebagai pendukung sekolah penerbangan TNI AU dan lapangan terbang khusus. Rencana bandara Temon ini juga membuat wilayah Wates-Temon dicanangkan menjadi pusat kegiatan wilayah promosi. Pusat kegiatan wilayah promosi sendiri adalah pusat aktivitas masyarakat yang saat ini tingkat keramaiannya masih setara ibukota kecamatan, namun dicanangkan oleh pemerintah provinsi sebagai pusat kegiatan wilayah di masa depan. Saat ini pusat kegiatan wilayah yang sudah ada di DIY adalah Sleman kota dan Bantul kota. Sedangkan kawasan perkotaan Yogyakarta menjadi satu-satunya pusat kegiatan nasional yang terdapat di DIY.

Dengan demikian Temon akan menjadi titik penting dalam pembangunan transportasi DIY yang bertumpu pada poros Temon-Prambanan (barat-timur), Tempel-Parangtritis (utara-selatan) yang selama ini sudah ada, dan menyisir sepanjang kawasan pantai selatan yang baru akan dikembangkan sebagai poros transportasi baru dengan adanya pembangunan jalur lintas selatan (JLS).

Masih terkait dengan transportasi terpadu, raperda ini juga merevisi rencana pembangunan jalur kereta api Borobudur-Yogyakarta-Parangtritis yang tidak mungkin dibangun sampai ke Parangtritis karena adanya kawasan gumuk pasir yang harus dilindungi. Rencana jalur kereta api ini diubah menjadi Borobudur-Yogyakarta-Palbapang (Bantul). Jalur ini nantinya akan disambung dengan jalur Palbapang-Samas-Temon, yang belum tercantum dalam perda RTRW yang lama.

Tercantum juga rencana untuk mengembangkan kereta bandara yang akan menghubungkan antara bandara Adisucipto, Yogyakarta, bandara Temon. Pengembangan ini dilakukan dalam bentuk pembangunan ataupun revitalisasi stasiun penumpang, pembangunan stasiun angkutan barang, maupun pengembangan pusat-pusat aktivitas masyarakat berbasis prinsip transit oriented development (TOD) di sepanjang jalur tersebut.

Sementara tentang kawasan lindung, untuk memperbaiki perda terdahulu, dalam revisi perda ini akhirnya tertulis secara spesifik bahwa area gumuk pasir di Kretek dan bentang alam karst di Gunungkidul yang termasuk dalam rangkaian geopark Gunung Sewu merupakan kawasan lindung alam. Sehingga luas lahan terbangun dan jenis kegiatan yang dapat dilakukan pada area tersebut harus dibatasi dan diatur secara khusus. Selain itu termaktub pula bahwa ada enam kawasan cagar budaya di DIY yang harus turut dilestarikan karena tercantum di dalam UUK DIY dan digolongkan sebagai kawasan strategis keistimewaan. Keenamnya yaitu kawasan Kraton Yogyakarta, kawasan Puro Pakualaman, kawasan Malioboro, kawasan Kotabaru, kawasan Kotagede, dan kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri.

Rencananya hasil dari uji publik raperda RTRW DIY ini akan dikonsultasikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada Selasa depan (27/9) di Jakarta. Pasca konsultasi dengan Kementerian ATR, harapannya raperda ini akan dapat segera dibahas bersama oleh Pemprov DIY dengan DPRD DIY dan secepatnya diundangkan menjadi perda yang baru menggantikan Perda RTRW DIY 2/2010.

 

Ageng ‘Ale’ Yudhapratama

Penulis merupakan Anggota Komunitas Pemuda Tata Ruang

 

 

Add comment


Security code
Refresh

The Best betting exchange http://f.artbetting.net/
Full reviw on bet365 b.artbetting.net by artbetting.net
www.bigtheme.net