Oleh : Hepi Ambarani

Kunci pertumbuhan atau pemerataan di suatu wilayah adalah melalui penciptaan keterkaitan yang saling menguntungkan antar pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah pengaruhnya, salah satunya adalah dengan sistem transpotasi. Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional memiliki peranan yang penting dalam mendukung bidang ekonomi, sosial budaya serta lingkungan. Menurut UU Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.

Sistem transportasi tidak hanya terdiri dari jalan dan moda transportasi yang digunakan, tetapi juga menyangkut kepentingan pejalan kaki. Oleh karena itu, beragamnya pengguna jalan menyebabkan perlu adanya manajemen lalu lintas yang mengusahakan pembagian penggunaan jalan berdasarkan penggunanya, misalnya pemisahan pejalan kaki dari arus kendaraan bermotor sehingga tidak terjadi gangguan terhadap aksesibilitas. Pengembangan jalur pedestrian (trotoar) menjadi prioritas utama yang harus dilaksanakan, karena trotoar juga merupakan salah satu bagian ruang manfaat jalan (rumaja) bagi pejalan kaki.

Trotoar merupakan jalur utama bagi pejalan kaki, atau terkadang juga digunakan bersama dengan jalur sepeda. Memang tidak semua jalan memiliki fasilitas seperti trotoar bagi pejalan kaki. Paling tidak trotoar harus ada di daerah perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi, jalan dengan rute angkutan umum tetap, daerah yang memiliki aktivitas kontinyu yang tinggi, serta lokasi yang memiliki permintaan yang tinggi dengan periode pendek.

Seiring berjalannya waktu, fakta menunjukkan bahwa kondisi trotoar sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan definisinya. Trotoar tidak hanya milik pejalan kaki lagi, banyak pihak yang memanfaatkan trotoar mulai dari tukang parkir hingga pedagang kaki lima. Aktivitas seperti ini tak hanya merugikan pejalan kaki, tetapi juga menimbulkan masalah baru, seperti kemacetan akibat terganggunya mobilitas kendaraan dengan aktivitas yang tidak tepat pada tempatnya. Anehnya kegiatan seperti itu terkesan seperti dilegalkan dengan adanya pungutan retribusi, meskipun tidak semua tempat. Banyak pula trotoar yang sudah sempit juga terdapat pohon besar, tiang listrik, tiang lampu, halte, pertamanan, dan sebagainya, sebagai akibat dari beragam kepentingan instansi yang berjalan sendiri-sendiri sehingga mengganggu kenyamaan pengguna jalan.

Alih fungsi trotoar merupakan salah satu perampasan hak pejalan kaki, sehingga dirugikan baik dari segi kemanan maupun kenyamanan. Untuk menghindari kerugian di berbagai pihak, pemerintah pusat maupun daerah perlu membuat peraturan perundangan misalnya melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu perlu aturan yang lebih detail misalnya trotoar mana yang diizinkan untuk fungsi lain, jam operasi, dan pembagian ruang trotoar yang jelas. Hal tak kalah penting adalah kerjasama dan sinergitas antar instansi yang masing-masing memiliki kepentingan, sehingga program kerja masing-masing pihak tidak saling tumpang tindih dan merugikan pihak yang lainnya.

*Penulis adalah kontributor Pemuda Tata Ruang (PETARUNG) dan mahasiswi Prodi Pembangunan Wilayah Fakultas Geografi UGM.

Add comment


Security code
Refresh

The Best betting exchange http://f.artbetting.net/
Full reviw on bet365 b.artbetting.net by artbetting.net
www.bigtheme.net