Oleh : Wahyu Kusuma Astuti

Urgensi penataan permukiman kumuh timbul karena akuisisi lahan ilegal yang meluas dalam periode yang panjang secara kompleks menimbulkan masalah kesehatan, kemiskinan, keamanan, serta lingkungan. Dalam penanganan permukiman kumuh dikenal beberapa pendekatan. Konsep freedom to build oleh Turner (1972) menjelaskan bahwa setiap penduduk berhak untuk membangun huniannya sendiri dengan kemampuannya sendiri. Pembangunan swadaya ini pada umumnya melibatkan masyarakat sekitar serta dilakukan secara bertahap. Konsep yang sama diadopsi untuk Rumah Inti Tumbuh (RIT), yakni inisiasi rumah sederhana yang pembangunannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan pemiliknya.

De Soto, memunculkan kritik terhadap konsep yang dibangun Turner dengan menekankan aspek kepemilikan lahan (Maldonado, 2007). Menurut De Soto, penanganan permukiman kumuh tidak cukup dengan menumpukan pembangunan pada masyarakat sendiri, tetapi juga harus disertai dengan pengamanan aset tanah sehingga menghindarkan penghuni dari penggusuran. Tidak hanya dalam pengamanan aset, peran pemerintah dalam penanganan permukiman kumuh juga ditekankan pada pemeliharaan fasilitas umum, mengingat keterbatasan finansial masyarakat miskin dalam menjaga lingkungan perumahannya.

Dalam praktiknya di Indonesia, pendekatan community based development ditumpukan pada masyarakat sepenuhnya pada masyarakat dengan modal sosiokultural dan partisipasi yang baik. Dalam hal ini pendampingan dan institusi masyarakat yang kuat sangat dibutuhkan. Sementara itu, modal sosial dapat dimanfaatkan untuk mempercepat serta meningkatkan efisiensi program-program penanganan permukiman kumuh. Pendekatan ini sangat mungkin diimplementasikan untuk penanganan kekumuhan di kampung kota, yakni permukiman informal kota yang tumbuh dengan karakter keguyuban yang kuat yang ditandai dengan adanya ikatan antarmasyarakat. Penanganan kekumuhan dapat dilakukan dengan akupuntur atau pemberian bantuan parsial pada masyarakat sehingga masyarakat sendiri yang akan terstimulasi untuk melanjutkan pembangunan. Community based development melibatkan pemerintah dalam peran yang terbatas, berbeda dari pendekatan property based development yang mengandalkan peran penuh pemerintah bahkan swasta. Pendekatan ini digunakan dalam pengentasan permukiman kumuh yang memiliki nilai ekonomis tinggi, seperti permukiman kumuh di sekitar kawasan industri. Pendekatan lain yang juga dikenal adalah guided land development, yakni penanganan permukiman kumuh di kawasan dengan nilai ekonomi yang tidak tinggi dan berfokus pada perlindungan penduduk untuk tinggal di lokasi semula.

*Penulis adalah pengurus Pemuda Tata Ruang (PETARUNG) dan alumni Teknik Perencanaan Wilayah Kota, UGM.

Add comment


Security code
Refresh

The Best betting exchange http://f.artbetting.net/
Full reviw on bet365 b.artbetting.net by artbetting.net
www.bigtheme.net